Judul : [CATATAN] Inilah Kisah Pemerintah yang Membohongi Rakyatnya
link : [CATATAN] Inilah Kisah Pemerintah yang Membohongi Rakyatnya
[CATATAN] Inilah Kisah Pemerintah yang Membohongi Rakyatnya
[PORTAL-ISLAM] Lagi-lagi publik dipertontonkan kisah miris pemimpin utamanya. Dalam pertemuan dengan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Jokowi mengaku bahwa UU Pemda yang dikaitkan dengan status kegubernuran itu memiliki banyak tafsir. Karenanya, terkait pemberhentian sementara Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dari jabatan Gubernur DKI Jakarta akibat berstatus terdakwa kasus penistaan agama, pemerintah akan meminta fatwa dari Mahkamah Agung (MA).
Sekilas tanggapan Jokowi ini terkesan tepat. Fatwa MA dapat menjadi jawaban atas polemik yang terjadi. Tetapi di lain sisi, hal ini menggambarkan betapa pemerintah seolah tidak siap menghadapi protes publik. Pola yang dipakai adalah menendang bola panas, lalu meredakan gejolak bila terjadi kekisruhan. Hal ini akibat lemahnyanya sisi internal pemerintahan Jokowi-JK dalam perencanaan kebijakan.
Kejadian ini bukan hal baru. Masih ingat kehebohan PP 60/2016 yang mendongkrak biaya pengurusan kendaraan bermotor itu? Atau jawaban, “I don’t read what I sign” atas penerbitan Perpres No. 39 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perpres 68/2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan? Kasus penangkapan pembawa bendera merah putih yang tercoret juga jadi catatan.
Kembali pada kasus UU Pemda, jika memang Presiden memahami ada banyak tafsir, seharusnya sudah dari jauh-jauh hari pemerintah meminta fatwa MA. Sebagaimana yang kita pahami, isu ini sudah lama muncul. Sejak perkara Ahok didaftarkan di pengadilan, tuntutan pemberhentian sementara Ahok sudah menderas. Tetapi alih-alih bergerak cepat, pemerintah malah terkesan sengaja mengulur-ulur waktu. Sekarang ketika protes publik merebak, sampai hak angket mulai digulirkan di DPR, pemerintah lantas gapah-gopoh memohon fatwa MA. Lelucon apa ini?
Pada titik ini, wajar jika publik menilai pengakuan Jokowi bukan lahir dari kesadaran seorang pemimpin. Pengakuan Presiden ke-7 RI bukan muncul atas pemahaman atas penegakan hukum. Sebaliknya, pengakuan itu adalah skenario yang telah disusun jauh-jauh hari sebelumnya. Fatwa MA akan dijadikan solusi ketika pemerintah telah didesak oleh protes publik.
Betapapun cepatnya fatwa MA, Ahok tetap mendapat keuntungan secara pencitraan. Tanggal 15 Februari 2017 mendatang, ia secara sah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Harapannya, pencitaan ini dapat berkorelasi positif dengan tingkat elektabilitas Ahok; atau minimal tidak semakin membuat dukungan masyarakat baginya semakin melorot.
Di lain sisi, dengan mengaburkan atau membuat tafsir baru atas UU Pemda, pemerintah akan berlindung di ranah abu-abu. Pemerintah akan ngotot tidak dapat disalahkan. Sekalipun fatwa MA menyatakan pemerintah salah, pemerintah tinggal melakukan pemberhentian sementara bagi Ahok. Tetapi stategi pengulur-uluran waktu terlaksana dengan mangkus. Manuver hak angket untuk menggugat tindakan inskonstitusional pemerintah dipastikan akan kandas di tengah jalan. Karena mayoritas anggota DPR berasal dari parpol-parpol pendukung pemerintah.
Di satu sisi, kebijakan pemerintah ini membuat pemerintah seakan tidak bisa dihukum atas kesalahan yang dilakukannya. Instrument untuk meluruskan pemerintah terkendala akibat hegemoni parpol-parpol pendukung pemerintah di DPR. Semakin solid parpol-parpol itu, semakin kuatlah hegemoni pemerintah atas kebijakan-kebijakannya. Semua ini diikat dengan hubungan transaksional antara Presiden dengan pimpinan parpol yang biasanya diekspresikan dengan pemberian kursi menteri kepada parpol-parpol pendukung.
Pada posisi ini, tidak dapat tidak, upaya pemerintah harus berada di luar pilar eksekutif-legislatif, yaitu protes publik. Dalam kondisi eksekutif yang gandrung membodohi rakyatnya, dan legislatif yang terjebak politik transaksional, nafas oposisi rakyat menjadi penentu proses cheks and balance dapat terselenggara dengan baik. Pasalnya, jika demi sejawatnya, penguasa mau menelikung hukum, apalagi untuk melanggengkan kursi kekuasaannya?
Sumber: Opini politiktoday
Demikianlah Artikel [CATATAN] Inilah Kisah Pemerintah yang Membohongi Rakyatnya
Sekianlah artikel [CATATAN] Inilah Kisah Pemerintah yang Membohongi Rakyatnya kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel [CATATAN] Inilah Kisah Pemerintah yang Membohongi Rakyatnya dengan alamat link https://portal-iislam.blogspot.com/2017/02/catatan-inilah-kisah-pemerintah-yang.html
Related Posts :
Berani KPK Periksa Luhut Terkait Reklamasi?